Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
e-ISSN: 2775-0833; p-ISSN: 2775-0329
Vol. 4 , No. 2, Juli 2022
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Mona Nur Adhillah
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
Email: Nuradhillah.mona@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 105 responden yaitu Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Pengendalian Intern.
Abstract
This study aims to determine the effect of Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements of South Sumatra Province. The population in this study is the Regional Apparatus Organization in the Province of South Sumatra. This type of research is quantitative research with sampling technique using purposive sampling. The method of data collection was through questionnaires distributed to 105 respondents, namely the Head of the Finance Subdivision, the Expenditure Treasurer and the employees/staff who carry out accounting functions in the Regional Apparatus Organizations of South Sumatra Province. This study uses multiple linear regression analysis with SPSS. Based on the results of the study, it is known that Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems partially have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements of the Regional Government of South Sumatra Province.
Keywords: Financial Report Quality; Human Resources Competence; Government Accounting Standards; Internal Control System
Pendahuluan
Seiring Perkembangan Akuntansi Sektor di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut membuat lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Edlin, 2018). Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terstruktur. Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa bernegara. Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) (Mardiasmo, 2012).
PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat karateristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Terdapat empat karateristik yang merupakan persyaratan normative agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkat, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya terdapat prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran berlebihan, neraca, aporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangakan dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). Laporan Keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pemakai. Laporan Keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawbaan setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keungan kementerian Negara/lembaga, dan Laporan Keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010). Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik transparan, efektif, efisien dan ekonomis. Selain laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mengembangkan daerah di masa depan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang dilandasai oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja telah ditetapkan (Wibowo & Phil, 2007). Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat dimiliki organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat, tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi yang artinya organisasi harus memiliki kompetensi inti (corecompetency) yang kuat sesuai dan sesuai dengan bisnis inti (corebusines). Kompetensi inti merupakan komponen pembentuk misi dan budaya organisasi, (Muhammad, 2018). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif (Griffin & Ebert, 2006). Laporan keuangan harus disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, hal ini berarti kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Adhi & Suhardjo, 2013)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Arens, 2008), jika pengendalian intern tersebut terimplemetasikan dengan efisian dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan yang dijalankam efektif makan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaporan keuangan menjadi lebih andal. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.
Fenomena menunjukan bahwa Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan telah meraih tujuh kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat diartikan bahwa hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera selatan sangat baik dan transparan serta Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Tabel 1
Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan
|
Tahun Anggaran |
Opini Bpk |
|
2014 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2015 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2016 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2017 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2018 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2019 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|
2020 |
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Tahun Anggaran 2014-2020
Berdasarkan tabel. 1 dapat dilihat bahwa opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat predikat WTP. Predikat WTP tersebut diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk ketujuh kalinya pada tahun ini. Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, termasuk Implementasi atas aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklajuti rekomendasi, maka pada kesempatan ini BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas.
BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Diantara nya adalah pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah belum optimal, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada dua OPD kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada enam organisasi perangkat daerah (OPD), dan denda keterlambatan belum dikenakan serta penatausahaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum tertib.
Dalam mewujudkan upaya dalam pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. Untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Jika sumber daya manusia mengalami kegagalan maka akan berdampak kekeliruan pada laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Antonia Jultri, 2021). Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur organisasi yang memiliki peranan yang sangat penting. Untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Jika sumber daya manusia gagal, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat dan laporan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Penerapan sistem akuntansi keuangan yang akuntabel dengan pengendalian yang sistematis dan terorganisir akan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi keuangan terarah yang diatur dalam Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan”.
A. Grand Theory Dan Pengembangan Hipotesis
Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan
kerja
antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (principal)
dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja sama yang
dinamakan dengan “nexus of contract”. Agen berperan sebagai pihak yang
diberikan kontrak oleh principal untukbekerja sesuai dengan kepentingan principal.
Dalam Teori keagenan (Agency Theory) dijelaskan mengenai hubungan antara
principal dan agent. (Jensen & Meckling, 2019) mengartikan
bahwa Teori keagenan (Agency Theory) adalah hubungan yang muncul ketika
satu pihak (principal) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada
pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab
kepada pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai
kepentingan principal.
Menurut (Mardiasmo, 2006) akuntabilitas publik, pihak yang diberikan amanah (agent) mempunyai kewajiban berupa tanggungjawab untuk melaporkan, mencatatat serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada principal sebagai pihak pemberi amanah dimana pihak principal ini mempunyai hak untuk menagih hal tersebut. Keterkaitan adanya agency theory dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agent) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung mauapun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.
B. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah satu-satunya diungkap dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi sehingga menghasilan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas.Sebaliknya, jika SDM tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggungjawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan keuangan tidak dapat bernilai dalam fungsinya untuk pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu memberi kesimpulan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
(Desiana Wati, 2014), Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Jadi, jika sumber daya manusia memiliki keahlian dibidangnya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
C. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai PP No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Menurut (Bastian, 2006) “Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”
Pembuatan LKPD yang mengikuti prinsip prinsip yang tertuang dalam SAP akan menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas. Penelitian (Wati dkk, 2014) menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut (Nordiawan, 2006), “bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya, Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.
H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
D. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut (Commission., 2013) yang dikutip oleh (Susanto, 2013) menyatakan bahwa pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Pengendalian Intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan Pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Jadi, penerapan Sistem Pengendalian Intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.
H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian yaitu 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan purposive sampling. Variabel dependen penelitian yaitu kualitas laporan keuangan dan variabel bebas (independen) yaitu kompetesnsi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern definisi operasional variabel penelitian terlihat pada tabel 2.
Tabel 2
Operasional Variabel Penelitian
|
No |
Variabel |
Definisi Operasional |
Dimensi |
Indikator |
Skala |
|
1 |
Variabel Dependen Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) |
Kompetensi SDM mencakup kapasitas SDM tersebut yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien |
1. Pengetahuan |
a. Pengetahuan pengelolaan keuangan b. Pengetahuan dibidang akuntansi |
interval |
|
2. Keterampilan |
a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual) b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan c. Keterampilan merespon dan mengelola sejumlah kejadian / masalah kerja yang berbeda d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/ lingkungan kerja yang berbeda |
|
|||
|
3. Perilaku
|
a. Individu mampu berbuat, menyikapi dan menghadapi segala situasi dan permasalahan secara baik, dengan nilai yang baik pula |
|
|||
|
2 |
Penerapan Standar akuntansi pemerintahan (X2) |
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka menciptakan transparansi Keuangan Pemerintahdan Akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah |
1. Penyajian Laporan LRA 2. Penyajian Laporan Arus Kas 3. Penyajian CALK 4. Koreksi 5. Neraca
|
a. menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan sap b. menyusun dan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) c. meyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan d. Catatan atas laporan keuangan SKPD yang selalu menyajikan informasi secara lengkap e. melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan SAP f. mengoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan g. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi |
Interval |
|
3 |
Sistem Pengendalian Intern (X3) |
Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dankegiatan yang dilakukansecara terus menerus olehpimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. |
a. Lingkungan pengendalian |
a. penegakan integritas dan nilai etika b. komitmen terhadap kompetensi c. kepemimpinan yang kondusif d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. penyusuanan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia |
Interval |
|
b. Penilaian resiko |
a. analisis resiko b. dentifikasi resiko |
|
|||
|
c. Kegiatan pengendalian |
a. pengendalian fisik aset b. pencatatan dokumentasi |
|
|||
|
d. Informasi dan komunikasi |
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi b. Mengelola,mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus |
|
|||
|
e. Pemantauan |
a. Pemantauam berkelanjutan b. Evaluasi terpisah |
|
|||
|
4 |
Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y) |
Laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang kualitatif dengan karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan |
1. Relevan
|
a. memiliki umpan balik b. manfaat prediktif c. tepat waktu d. lengkap |
Interval |
|
2. Andal
|
a. Penyajian yang jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas |
|
|||
|
3. Dapat dibandingkan |
a. Konsisten penerapan kebijakan akuntansi b. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan |
|
|||
|
4. Dapat dipahami |
a. Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna |
|
A. Populasi dan Sampel
Penelitian menggunakan populasi berupa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam Sumatera Selatan yang berjumlah 39 OPD. Sampel jenuh merupkan teknik yang dipergunakan dalam penelitian. Sampel berjumlah 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jumlah responden yaitu 3 orang dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan. Daftar sampel penelitian bisa terlihat di tabel 3.
Tabel 3
Daftar Sampel Penelitian
|
No |
Nama Instansi |
|
1 |
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
2 |
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan |
|
3 |
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
4 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
5 |
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
6 |
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
7 |
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
8 |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
9 |
Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
10 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
|
11 |
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan |
|
12 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan |
|
13 |
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan |
|
14 |
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan |
|
15 |
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan |
|
16 |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan |
|
17 |
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan |
|
18 |
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan |
|
19 |
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan |
|
20 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan |
|
21 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan |
|
22 |
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan |
|
23 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan |
|
24 |
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan |
|
25 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan |
|
26 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan |
|
27 |
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan |
|
28 |
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan |
|
29 |
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan |
|
30 |
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan |
|
31 |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan |
|
32 |
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan |
|
33 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan |
|
34 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan |
|
35 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan |
|
36 |
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan |
|
37 |
Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan |
|
38 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan |
|
39 |
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan |
Sumber : Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 20
B. Teknik Analisis Data
Pelaksanaan menganalisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dimana untuk mengetahui hubungan antar variabel maka digunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil dan Pembahasan
A. Statistik Deskriptif Variabel
Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
|
Descriptive Statistics |
|||||
|
|
N |
Minimum |
Maximum |
Mean |
Std. Deviation |
|
Kompetensi Sumber Daya Manusia |
105 |
20 |
37 |
27.37 |
3.412 |
|
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan |
105 |
19 |
39 |
31.50 |
2.632 |
|
Sistem Pengendalian Intern |
105 |
27 |
45 |
36.75 |
3.759 |
|
Kualitas Laporan Keuangan |
105 |
35 |
45 |
40.93 |
2.363 |
|
Valid N (listwise) |
105 |
|
|
|
|
Sumber : Data diolah, Output SPSS (2022)
Deskripsi hasil jawaban rata-rata berdasarkan jawaban setiap responden kuesioner ditunjukan pada tabel 5. Deskriptif data menunjukkan hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban setiap responden pada tabel 5. Deskriptif terhadap indikator pengukur variabel.
Tabel 5
Tabel Frekuensi Jawaban Responden
|
No |
Variabel |
Dimensi |
Pertanyaan |
Skor Rata-Rata |
|
1 |
Kualitas Laporan Keuangan |
Relevan |
1 |
4,38 |
|
2 |
4,46 |
|||
|
3 |
4,63 |
|||
|
Andal |
4 |
4,44 |
||
|
5 |
4,49 |
|||
|
6 |
4,49 |
|||
|
7 |
4,62 |
|||
|
Dapat Dibandingkan |
8 |
4,68 |
||
|
Dapat Dipahami |
9 |
4,72 |
||
|
Skor Rata-rata Y |
4,54 |
|||
|
2 |
Kompetensi Sumber Daya Manusia |
Pengetahuan |
1 |
3,60 |
|
2 |
3,55 |
|||
|
3 |
3,55 |
|||
|
Keterampilan |
4 |
3,36 |
||
|
5 |
3,42 |
|||
|
6 |
3,37 |
|||
|
Perilaku |
7 |
3,26 |
||
|
8 |
3,26 |
|||
|
Skor Rata-rata X1 |
3,42 |
|||
|
3 |
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan |
Penyajian LRA |
1 |
4,10 |
|
Penyajian LAK |
2 |
4,07 |
||
|
Penyajian CALK |
3 |
3,99 |
||
|
4 |
3,90 |
|||
|
Koreksi |
5 |
3,86 |
||
|
6 |
3,85 |
|||
|
Neraca |
7 |
3,84 |
||
|
8 |
3,90 |
|||
|
Skor Rata-rata X2 |
3,94 |
|||
|
4 |
Sistem Pengendalian Intern |
Lingkungan Pengendalian |
1 |
4,10 |
|
2 |
4,09 |
|||
|
Penilaian Resiko |
3 |
3,97 |
||
|
4 |
4,07 |
|||
|
Kegiatan Pengendalian |
5 |
4,10 |
||
|
6 |
4,10 |
|||
|
Informasi dan Komunikasi |
7 |
4,16 |
||
|
8 |
4,12 |
|||
|
Pemantauan |
9 |
4,05 |
||
|
Skor Rata-rata X3 |
4,08 |
|||
B. Uji Asumsi Klasik
Hasil pengujian normalitas data pada tabel 6 merupakan hasil dari penggunaan statistik One Sample Kolmogorof Smirnov Test, dimana data tersebut memperlihatkan bahwa besarnya Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,200. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa data berdistribusi normal sebab data yang didaptkan lebih tinggi dibandingkan nilai signifikansi sebesar 0,05.
Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
|
|
Unstandardized Residual |
|
|
N |
105 |
|
|
Normal Parametersa,b |
Mean |
.0000000 |
|
Std. Deviation |
2.00732486 |
|
|
Most Extreme Differences |
Absolute |
.061 |
|
Positive |
.061 |
|
|
Negative |
-.045 |
|
|
Test Statistic |
.061 |
|
|
Asymp. Sig. (2-tailed) |
.200c,d |
|
Pada tabel 7 memperlihatkan bahwa secara signifikan tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikasi probabilitas yang berada di atas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi bisa memperoleh kesimpulan bahwa dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.
Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
|
Coefficientsa |
||||||
|
Model |
Unstandardized Coefficients |
Standardized Coefficients |
t |
Sig. |
||
|
B |
Std. Error |
Beta |
||||
|
1 |
(Constant) |
7.583 |
3.138 |
|
2.417 |
.017 |
|
Kompetensi Sumber Daya Manusia |
-.054 |
.040 |
-.153 |
-1.345 |
.182 |
|
|
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan |
-.075 |
.050 |
-.161 |
-1.493 |
.139 |
|
|
Sistem Pengendalian Intern |
-.059 |
.037 |
-.181 |
-1.580 |
.117 |
|
Sumber : Data diolah, Output SPSS (2022)
.fld/image001.png)
Sumber : Data diolah, Output SPSS (2022)
Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari tabel 8 memperlihatkan bahwa VIF mempunyai angka yang lebih rendah dari 10 dan lebih tinggi dari tolerance yakni 0,1 sehingga bisa diungkapkan bahwa tidak adanya permasalahan multikolinearitas di dalam penelitian yang telah dilaksanakan.
Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas
|
Coefficientsa |
||||||||
|
Model |
Unstandardized Coefficients |
Standardized Coefficients |
t |
Sig. |
Collinearity Statistics |
|||
|
B |
Std. Error |
Beta |
Tolerance |
VIF |
||||
|
1 |
(Constant) |
11.846 |
5.268 |
|
2.249 |
.027 |
|
|
|
Kompetensi Sumber Daya Manusia |
.333 |
.068 |
.481 |
4.901 |
.000 |
.743 |
1.347 |
|
|
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan |
.218 |
.084 |
.243 |
2.601 |
.011 |
.820 |
1.220 |
|
|
Sistem Pengendalian Intern |
.357 |
.062 |
.567 |
5.717 |
.000 |
.726 |
1.378 |
|
|
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan |
||||||||
Sumber : Data diolah, Output SPSS (2022)
C. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Signifikansi tiap variabel, dapat dilihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai t-hitung< t-tabel maka variabel X secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t tabel dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k atau 105 - 4 = 101. Hasil diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,98373. Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat diterima.
|
Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) Coefficientsa |
||||||
|
Model |
Unstandardized Coefficients |
Standardized Coefficients |
t |
Sig. |
||
|
B |
Std. Error |
Beta |
||||
|
1 |
(Constant) |
11.846 |
5.268 |
|
2.249 |
.027 |
|
Kompetensi Sumber Daya Manusia |
.333 |
.068 |
.481 |
4.901 |
.000 |
|
|
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan |
.218 |
.084 |
.243 |
2.601 |
.011 |
|
|
Sistem Pengendalian Intern |
.357 |
.062 |
.567 |
5.717 |
.000 |
|
|
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber : Data diolah, Output SPSS (2022) |
||||||
Hasil uji signifikan parsial (uji t) diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pengujian koefisien variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dari output SPSS didapat t hitung sebesar 4,901. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 105 - 3 - 1 = 101 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,983/-1,983 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t tabel (4,901 > 1,983) maka H1 diterima.
Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka Hl ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Hl diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 4,901 dengan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Pengujian koefisien variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Dari output SPSS didapat t hitung sebesar 2,601. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 105 - 3 - 1 = 101 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,983/-1,983 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t tabel (2,601 > 1,983) maka H2 diterima.
Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H2 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H2 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 (0,011 < 0,05) maka H2 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,601 dengan nilai signifikansi 0,011, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Pengujian koefisien variabel Sistem Pengendalian Intern
Dari output SPSS didapat t hitung sebesar 5,717. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 105 - 3 - 1 = 101 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,983/-1,983 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t tabel (5,717 > 1,983) maka H3 diterima. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H3 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H3 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H3 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 5,717 dengan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari analisis dan pembahasan data yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
BIBLIOGRAFI
Adhi, Daniel Kartika, & Suhardjo, Yohanes. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 5(3), 93–111.
Arens, Alvin A. (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I. Erlangga. Jakarta. ejournal.unp.ac.id.
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Erlangga. Jakarta.
Commission., Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway. (2013). Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary. COSO. Mei 2013.
Edlin, Debby Nadya. (2018). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada OPD Kota Dum.
Griffin, Ricky W., & Ebert, Ronald J. (2006). Business, edisi 8. Erlangga. Jakarta.
Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In Corporate Governance (pp. 77–132). Gower.
Mardiasmo. (2006). Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta Muhammad Busro, (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
Mardiasmo. (2012). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat.
Mardiasmo, Dr. (2002). Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarat.
Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Wibowo, Wibowo, & Phil, M. (2007). Manajemen kinerja. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
|
Mona Nur Adhillah (2022)
|
|
First publication right : Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
|
|
This article is licensed under:
|
.fld/image002.jpg){kind=small}